1 Maret 2021

Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Kota Medan melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan mempunyai tugas membantu Walikota Medan melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  2. Pelaksana kebijakana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  3. Pelaksana evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. Pelaksana administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  5. Pelaksana tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang –  undangan; dan
  6. Pelaksana fungsi lain yang diberikan oleh Walikota Medan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Untuk memungkinkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai Peraturan Wali Kota Medan No. 39 Tahun 2017, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

  1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas di bidang ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumah tanggaan dan urusan lainnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan kesekretariatan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup kesekretariatan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan /pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup kesekretariatan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  4. Pengordinasian penyusunan rumusan kebijakan, bahan rencana program dan kegiatan, standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;
  5. Fasilitasi, supervise, dan pengintegrasian pelaksanaan tugas Bidang yang meliputi perumusan kebijakan , bahan rencana program dan kegiatan , standar operasional prosedur, standar pelayanan, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, laporan kinerja, dan standar lainnya lingkup Dinas sesuai dengan usulan Bidang berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  6. Pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan kegiatan, kepegawaian, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, analisa peraturan, tata naskah dinas, penataan kearsipan, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum lainnya lingkup dinas agar terciptanya pelayanan administrasi yang cepat, tepat, dan lancar;
  7. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan public;
  8. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup kesekretariatan meliputi unsur pelaksanan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundangundangan;
  9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

 Sekretariat terdiri dari :

  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Keuangan;

c)   Sub Bagian Penyusunan Program

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

  1. Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris

lingkup administrasi umum. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi antara lain :

1)  Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Umum dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis , dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;

2)  Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar kompetensi  jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Umum untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

3)  Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penekan/             pemrosesan kedisiplinan pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Umum berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

4)  Penyusunan bahan pengoordinasian standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya dalam rangka untuk terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup Dinas;

5)  Penyusunan bahan pengelolaan administrasi umum, meliputi pengelolaan tata Dinas, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisa peraturan, penataan kearsipan, perlengkapan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, dan kehumasan;

6)  Penyusunan bahan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat atas pelayanan publik;

7)  Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub BagianUmum yang meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya;

8)  Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

9)  Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Sekretaris; dan

10)Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

  • Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup pengelolaan administrasi keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain :
    • Perencanaan program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
    • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, standar  pelayanan dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Keuangan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
    • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Keuangan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    • Penyusunan bahan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyusunan rencana, penyusunan bahan, pemrosesan, pengusulan,verifikasi, dan pelaporan administrasi keuangan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    • Pelaksana tugas selaku pejabat Penatausahaan Keuangan Badan;
    • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Keuangan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas , dan unsur unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris; dan
    • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Sub bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris lingkup penyusunan program dan  pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi antara lain :
  • Perencanaan program dan kegiatan sub bagian penyusunan program dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja badan untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Sub Bagian Penyusunan Program untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegaka/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Sub Bagian Penyusunan Program berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pengoordinasian rencana strategis, rencana kerja, laporan kinerja, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, dan standar lainya dalam terselenggaranya tugas dan kegiatan lingkup badan;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Sub Bagian Penyusunan Program meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsure unsur lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;

7)  Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

  • Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang pelayanan dan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
    1. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
    1. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pelayanan pendaftaran penduduk atas peraturan perundang uandangan;
    1. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
    1. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
    1. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk;
    1. Pelaksanaan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk;
    1. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pendaftaran penduduk;
    1. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan  tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    1. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
    1. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk  terdiri dari :

  1. Seksi Identitas Penduduk;
    1. Seksi Pindah Datang Penduduk;
    1. Seksi Pendataan Penduduk.

Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan  tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang :

  1. Seksi Identitas Penduduk, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup identitas penduduk. Kepala Seksi Identitas Penduduk menyelenggarakan fungsi, antara lain :
    1. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Identitas Penduduk dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya  sinergitas perencanaan;
    1. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup seksi Identitas Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
    1. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Identitas Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup identitas penduduk;
    1. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup identitas penduduk;
    1. Penyusunan bahan pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftran penduduk;
    1. Pelaksanaan validasi draft hasil pencetakan Kartu Keluarga WNI (Warga Negara Indonesia)/ WNA (Warga Negara Asing), KTP (Kartu Tanda Pednduduk), WNI/ WNA, KIA (Kartu Identitas Anak), Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas (SKTT);
    1. Penyusunan bahan pengendalian,evaluasi, dan penilaian lingkup seksi meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berdasarkan peraturan perundang undangan;
    1. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    1. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

 11)   Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terkait dengan tugas dan fungsinya.

  • Seksi Pindah Datang Penduduk, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk lingkup pindah datang penduduk. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk menyelenggarakan fungsi antara lain :
  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pindah Datang Penduduk dengan mempedomani rencana umum kota,rencana strategis, dan rencana kerja dinas  untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnyalingkup Seksi Pindah Datang Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas  secara optimal;
  • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pindah datang penduduk;
  • Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pindah datang penduduk;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk;
  • Pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan, perekaman data ke data base kependudukan,  kabupaten/ kota dan antar provinsi di wilayah NKRI dan pindah datang WNI ke luar negeri serta pindah datang WNA ke dalam wilayah NKRI berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pindah Datang Penduduk meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pendataan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pendaftran Penduduk lingkup Pendataan Penduduk. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pendataan Penduduk menyelenggarakan fungsi antara lain :
  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pendataan Penduduk dengan mempedomani rencana umum kota, ncana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pendataan Penduduk untuk terselenggaranya aktivitas Dan tugas secara optimal;
  • Pembagian tugas, pembimbinga,penilaan, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan pegawai  ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pendataan Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pendataan penduduk;
  • Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pendataan penduduk;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan pendataan penduduk;
  • Pelaksanaan pendataan bagi penduduk yang belum memiliki dokumen data kependudukan;
  • Pelaksanaan verifikasi dan validasi Nomor Induk Kependudukan;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pendataan Penduduk meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terkait dengan tugas dan  fungsinya.
  • Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Pencatatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang  Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi antara lain :

  1. Perencanaan program dan kegiatan bidang pelayanan pencatatan sipil dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup bidang pelayanan pencatatan sipil  untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  4. Pelaksanaan penyusunan perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
  5. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
  6. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil dan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
  7. Pelaksanaan pedokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
  8. Pengendlian evaluasi,dan penilaian lingkup Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  9. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

     Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari :

  1. Seksi Kelahiran;
  2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
  3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.

  1. Seksi Kelahiran, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil lingkup kelahiran. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kelahiran menyelenggarakan fungsi antara lain :
  • Seksi Perkawinan dan Perceraian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil lingkup perkawinan dan perceraian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Perkawinan Dan Perceraian menyelenggarakan fungsi antar lain :
  1. Perencanaan program dan kegiatan social Perkawinan Dan Perceraian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Perkawinan Dan Perceraian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup seksi perkawinan dan perceraian berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  4. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perkawinan dan perceraian;
  5. Penyusunan  bahan pembinaan dan koordinasi lingkup perkawinan dan perceraian
  6. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen akta perkawinan dan akta perceraian  bagi warga negara Indonesia (WNI) dan  warga negara asing (WNA);
  7. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi perkawinan dan perceraian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan  Pencatatan Sipil berdasarkan atas peraturan perundangan undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil lingkup status anak, pewargarganegaraan, dan kematian. Dalam melaksanakan tugas , Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, Dan Kematian menyelenggarakan fungsi antar lain :
  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk taerlaksananya sinergitas perencanaan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup seksi perubahan status anak, pewarganegaraan , dan kematian untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
  • Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup perubahan status anak, pewarganegaraan, dan kematian;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan , dan pencatatan kematian bagi warga negara Indonesia (WNI) dan warga negara asing (WNA);
  • Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan dan penerbitan dokumen pencatatan pengangkatan anak , pengakuan anak,pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, dan pencatatan kematian;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan, dan Kematian meliputi unsur pelaksanaan perencanaan,unsur pelaksanaan perumusan  kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikordinasikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pengendalian dan pengawasan, serta penyuluhan pendaftaran penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA). Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi antar lain :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  4. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup bidang pengelolaan informasi administasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan , pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  5. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  6. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan serta tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi;
  7. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lngkup Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  8. Penyusunan  bahan pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  9. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas; dan
  10. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang  Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari :

  1. Seksi  Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
  2.  Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data;
  3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Komunikasi dan Informasi.

Setiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan :

  1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lingkup Sistem Informasi  Administrasi Kependudukan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan menyelenggarakan fungsi antara lain :
  2. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  3. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  4. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/ pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  5. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup system informasi administrasi kependudukan;
  6. Penyusunan bahan pelaksanaan system informasi administrasi kependudukan;
  7. Pelaksanaan pengentrian data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi system informasi administrasi kependudukan  meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur – unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  9. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terkait  dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lingkup pengelolaan dan penyajian data.Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pengelolaan Dan Penyajian Data menyelenggarakan fungsi antara lain :
  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi  Pengelolaan dan Penyajian Data dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinegitas perencanaan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pengelolaan Dan Penyajian Data untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pengelolaan Dan  Penyajian Data berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan dan penyajian data;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan pengelolaan dan penyajian data kependudukan;
  • Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pengelolaan dan penyajian data;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan  penilaian lingkup seksi Pengelolaan Dan Penyajian Data meliputi unsure pelaksanaan perencanaan, unsure  pelaksanaan perumusan kebijakan, unsure pelaksanaan tugas, dan unsure unsure lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggungjawaban kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleeh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi, mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan lingkup tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Komunikasi dan Informasi menyelenggarakan fungsi antara lain :
  • Perencanaan program dan kegiatan seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Komunikasi Dan Informasi untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Tata Kelola Dan Sumber Daya Manusia Teknologi Komunikasi Dan Informasi berdasarkan atas Teknologi peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi;
  • Penyusunan bahan pembinaan lingkup tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi informasi;
  • Penyusunan bahan koordinasi dan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi dan informasi  lingkup tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi;
  • Pemeliharaan jaringan komunikasi;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi komunikasi dan informasi  meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai  pertanggung jawaban  kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ; dan
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  • Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang data dan inovasi pelayanan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi :

  1. Perencanaan program dan kegiatan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  2. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optmal;
  3. Pendistribusian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakkan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Bidang pemanfan Data dan Inovasi Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  4. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis lingkup Data Dan Inovasi Pelayanan;
  5. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sama serta inovasi pelayanan  administrasi kependudukan;
  6. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
  7. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
  8. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  9. Pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi  Pelayanan meliputi unsur  pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan , unsur pelaksanaan  tugas, dan unsur unsur lainnya yang di koordinasikan oleh Sekretaris berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  10. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  11. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Dinas ; dan
  12. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan terdiri dari :

  1. Seksi Kerja Sama
  2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
  3. Seksi Inovasi Pelayanan

Setiap seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya  berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.

  1. Seksi Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan lingkup Kerja Sama. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kerja Sama menyelenggarakan fungsi antar lain :
  2. Perencanaan program dan kegiatan Seksi Kerja Sama dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
  3. Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan  standar lainnya lingkup Seksi Kerja Sama untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  4. Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Kerja Sama berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  5. Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kerja sama;
  6. Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup kerja sama;
  7. Penyusunan bahan pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan;
  8. Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Kerja Sama meliputi unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  9. Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  10. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan; dan
  11. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan lingkup pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan menyelenggarakan fungsi antar lain :
    • Perencanaan program dan kegiatan Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis,  dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan;
    • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal dan berdasarkan peraturan perundang undangan;
    • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakaan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    • Penyusunan bahan perumusan kebijakan  teknis lingkup pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
    • Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
    • Penyusunan bahan pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan untuk penerbitan dokumen Perubahan Data Akta Pencatatan Sipil (Perubahan Nama,Perubahan Jenis Kelamin,Perubahan tanggal Kelahiran, dan lain lain) serta pelayanan Kutipan ke II (hilang, rusak) Akta Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA);
    • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Pemanfaatan Data Dan Dokumen Kependudukan meliputi unsur  pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oeh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
    • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdaasarkan atas peraturan perundang undangan;
    • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan tugas  sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data  Dan Inovasi  Pelayanan; dan
    • Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan  Data  Dan Inovasi Pelayanan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Seksi Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan lingkup inovasi pelayanan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan menyelenggarakan fungsi antar lain :
  • Perencanaan program dan kegiatan Seksi Inovasi Pelayanan dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan
  • Penyusunan bahan kebijakan, standar operasional prosedur, dan standar lainnya lingkup Seksi Inovasi Pelayanan untuk terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;
  • Pembagian tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas lingkup Seksi Inovasi Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup inovasi pelayanan;
  • Penyusunan bahan pembinaan dan koordinasi lingkup inovasi pelayanan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan;
  • Penyusunan bahan pengendalian, evaluasi, dan penilaian lingkup Seksi Inovasi Pelayanan meliputi  unsur pelaksanaan perencanaan, unsur pelaksanaan perumusan kebijakan, unsur pelaksanaan tugas, dan unsur unsur lainnya yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan berdasarkan atas peraturan perundang undangan;
  • Penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan lainnya berdasarkan  atas pearturan perundang undangan;
  • Penyampaian laporan hasil pelaksanaan pelaksanaan tugas sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Bidang Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Peanfaatan Data  Dan Inovasi Pelayanan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok jabatan fungsional ini mempunyai fungsi antara lain :

  1. Kelompok  Jabatan Fungsional Dan Pelaksana sebagaimana dimaksud  terdiri atas sejumlah  tenaga fungsional dan peaksana.
  2. Ketentuan mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana mengacu kepada peraturan perundang undangan.
  3. Kepala Dinas dapat menempatkan Jabatan Fungsional berdasarkan atas standar kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  4. Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior.
  5. Jumlah tenaga fungsional dan pelaksana ditentukan berdasarkan atas analisis kebutuhan dan analisis beban kerja.
  • Tata Kerja
  • Untuk memelihara dan terjaganya tugtas dan fungsi Dinas selaku unsure pelaksana urusan pemerintahan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi diharuskan untuk memiliki standar operasional prosedur yang jelas, terukur, dan kredibel.
  • Koordinasi antar SKPD/Unit kerja dilaksanakan secara intensif agar terjalin hubungan kerja yang optimal dan terhindar dari duplikasi program dan kegiatan, dan apabila terdapat potensi duplikasi maka yang menjadi prioritas adalah program dan kegiatan Dinas selaku unsure pelaksana urusan pemerintahan.
  • Dalam melaksanakan tugas maka Kepala Dinas, Sekretaris , Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional Dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing masing maupun antar SKPD/unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing masing.
  • Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, wajib mengawasi bawahannya masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
  • Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
  • Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing masing dan menyiapkan laporan tepat  pada waktunya.
  • Setiap laporan yang dierima Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
  • Dalam penyampaian laporan masing masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan  kepada SKPD/unit kerja  lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
  • Dalam melaksanakan tugas bahwa Kepala Dinas, Seketaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi memberikan bimbingan kepada bawahan masing masinggadakan rapat  dan wajib berkala.
  • Dalam hal pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.
  • Hasil pengendalian evaluasi, dan penilaian perangkat daerah mitra koordinasi dapat dijadikan sebagai bahan bagi Walikota untuk melakukan pembinaan, pemberian penghargaan, dan penghukuman (reward and punishment) terhadap perangkat daerah.