Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintahan Kota Medan
Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui
Disdukcapil Medan   29 Januari 2016   0 Comment   6313

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

 

Satu, Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tiga, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Empat, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

 

Lima, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

 

Enam, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tujuh, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

 

Delapan, Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

 

Sembilan, Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

 

Sepuluh, Petugas Registrasi

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Sebelas, Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua Belas, Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

 

Tiga Belas, Penambahan Sanksi

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

 

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013.

Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. Dukcapil***

 

Keterangan:
1. Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri (Tahun 2014)
2. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016
Jumlah Penduduk Kota Medan
Jumlah Penduduk Kota Medan Pada Tahun 2015 Semester Satu

Laki-Laki

Perempuan

SHOUTBOX

felisia jane:
maaf sy mau tanya,kenapa nik saya tidak terdaftar di kk saya? jadi berapa nomor kk saya yang asli? terima kasih

Erwin Pahan:
Apa guna nya E-KTP kalau cek NIK saja tidak terdaftar, kemaren bikin ATM kudu pake surat pernyataan dr kepala desa. baru di pakai bbrpa bulan sudah terkelupas. indonesia memang rusak di segala sektor. ampun dah

Lusiana Anjani:
Maaf saya hendak bertanya pembuatan ektp tuk yg tahun lahir 1998 apakah sudah bisa dibuat ?

andika:
Selamat siang pak, mau tanya saya pindah kemedan dari kab deli serdang thn 2016, untuk pembuatan srt pindah dan kk baru, ktp saya dan istri telah ditarik disdukcapil deli serdang, ktp kami telah berbentuk e-ktp. Pas kami buat kk n ktp baru dialamat baru, kami hanya diberikan kk saja krna blangko ktp kosong. Apakah kami harus rekam kembali? Dan kapan blangko ny tersedia y pak? Terima kasih

Evi Sulastri Hutabarat:
Dulu saya sudah pernah punya e-ktp di kabupaten Tapanuli Utara, tetapi tempat lahir saya salah, tidak sesuai dengan akte lahir. Jadi saya kembalikan lagi. Tetapi setelah itu, kami membuat KK baru di kecamatan Medan Baru setelah cabut berkas dari domisili yang lama. Setelah mendapat KK baru di Medan, saya pergi untuk rekam data di salah satu kantor camat di medan. Saya mengatakan kalau saya sudah pernah rekam data tapi tempat lahir saya salah. Terus petugasnya berkata, kalau begitu anda tidak perlu rekam data lagi. Tunggu saja dan tanya di kantor camat Medan baru kalau e-ktp sudah keluar atau tidak. Yang perlu saya tanyakan, bagaimana mengecek data saya di disdukcapil sudah terdaftar atau bukan? Dan bagaimana mengecek e-ktp saya sudah jadi atau belum karena saya sudah di luar Sumatera sekarang dan butuh e-ktp untuk kelengkapan berkas. Terima kasih

a sobirin:
selamat malam pa.. sayamau bikin surat pindah dari banjar masin bisa langsung di sana ga..? masalahnya jauh pa dari tempat sekarang saya tinggal sekarang saya dicianjur.. mohon bantuannya..terimakasih

Dina Faramitha Simbolon:
Selamat pagi ibu, saya mau daftar akta kelahiran online,namun mempunyai kendala,pas mas daftar isi form trus saya konfirm kode captcha salah melulu,,ulang2 saya coba,, solusinya bagaimana yaa,,thanks

Joy p Saragih:
Mohon infonya pak..syarat pengurusan untuk kartu identitas anak apa saja pak?Apakah sudah ada d Medan untuk pengurusan ny?Terima kasih

herlinatobing:
saya ingin beratanya. untuk membuat surat kuasa untuk membuat kartu keluaga di catatan sipil kota medan bagaimana ya? makasih

fandi atmaja:
Saya ingin mengecek data melalui NIK ktp saya, karna data saya tidak falid ketika di daftarkan BPJS ketenagakerjaan. Mohon di konfirmasikan apakah data saya udah lengkap

Jawaban mengenai pertanyaan Anda akan dijawab melalui SMS/E-Mail, Terima Kasih
FACEBOOK
Kalender Kegiatan
Juni 2017
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Lihat Kalender Kegiatan

Video
Polling
BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?

Statistik Website

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 9
  Jumlah hits hari ini : 475
  Total hits : 1.716.129
  Total pengunjung : 82.449
  Jumlah pengunjung online: 1

Browser :
Waktu :

Copyright © 2013-2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA MEDAN V.02, hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. Iskandar Muda No. 270 Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4527110, Fax +62 61 4529792
e-mail:disdukcapil.medan@gmail.com