Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintahan Kota Medan
Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui
Disdukcapil Medan   29 Januari 2016   0 Comment   6834

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

 

Satu, Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tiga, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Empat, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

 

Lima, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

 

Enam, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tujuh, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

 

Delapan, Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

 

Sembilan, Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

 

Sepuluh, Petugas Registrasi

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Sebelas, Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua Belas, Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

 

Tiga Belas, Penambahan Sanksi

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

 

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013.

Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. Dukcapil***

 

Keterangan:
1. Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri (Tahun 2014)
2. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016
Jumlah Penduduk Kota Medan
Jumlah Penduduk Kota Medan Pada Tahun 2015 Semester Satu

Laki-Laki

Perempuan

SHOUTBOX

SUMUT HANCUR!!!:
kecewa dengan Disdukcapil medan jalan iskandar muda! proses pengiriman ektp dr sana ke camat medan timur di tunda2, akibatnya kami terbengkalai..woii mana kalian disdukcapil islandar muda? kok blum sampai juga ektp kami? uda 2bulan nih di tunda sama pihak camat mesan timur jl. hm said no. 1 Glugur darat. permainan apa lagi? yg tau nomor kepala disdukcapil share donk. mau di semprot dulu. kasi tau ke mendagri pusat!!!

Kecewa:
Kecewa dengan camat kecamatan medan timur!!!!! Smua masalah ektp belar kelar sampai sekarang!!! Uda 2 bulan..

Mohamad sandoko:
Percuma kalian2 nanya nya di sini,ektp di medan di batasi. Sampai kalian muntah darah pun ga akan di balas di sini.. habisin tenang saja. Apalagi kalo kalian domisili di medan timur lebih parah pelayanan sana. Ektp di tunda terus. Ud 2 bulan blum terima. Kurang ajar memang di pikir2. Kita rakyat dipermainkan gini!

ilyas:
selamat siang saya mau tanya apakah blanko ektp sudah ada,,,, kl sudah ,,di ambil di mana ya?

belly syuhairy:
saya mau tanya apa benar blangko ektp sudah tersedia?

Edison Butar Butar:
Apakah E-KTP sudah bisa diambil pak ? Soalnya masa keterangan resi /surat pengganti e-ktp sudah mau habis jangka waktunya.

Joosten:
KTP saya sama dengan KTP orang Jakarta Selatan. dan saya sudah 3x buat bpjs ketenagakerjaan, hasilnya tetap sama. solusinya bagaimana y

Iskandar muda hasibuan:
Saya sudah rekam pertama kali Ektp diluncurkan prmerintah di kantor camat medan area...tapi sampai hari ini belum juga keluar. Sudah 2x saya ke kantor camat keterangannya sama yaitu belum siap. Mohon diperjelas dimana permasalahannya??? Berhubung saya sedang kerja di luar medan. Utk pulang memakan waktu dan biaya. Saya saat ini d batam. Terima kasih.

TULUS PRAMITA SIHALOHO:
Mau tanya Pengurusan Akta Kelahiran Online 1. Apaka pelapor itu bisa Ayahnya ? 2. Apakah Saksi I dan II harus ikut lagi hadir dicapil (seperti pengurusan akta kalau manual) ? Terima Kasih

Syifa nurul asna:
Bagaimana cara mengurus e ktp di sipil setelah lama dari kantor kecamatan 6 bulan

Jawaban mengenai pertanyaan Anda akan dijawab melalui SMS/E-Mail, Terima Kasih
FACEBOOK
Kalender Kegiatan
Oktober 2017
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Lihat Kalender Kegiatan

Video
Polling
BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?

Statistik Website

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 2.936
  Jumlah hits hari ini : 497
  Total hits : 1.962.194
  Total pengunjung : 82.954
  Jumlah pengunjung online: 1

Browser :
Waktu :

Copyright © 2013-2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA MEDAN V.02, hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. Iskandar Muda No. 270 Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4527110, Fax +62 61 4529792
e-mail:disdukcapil.medan@gmail.com