Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintahan Kota Medan
Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui
Disdukcapil Medan   29 Januari 2016   0 Comment   5963

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

 

Satu, Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tiga, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Empat, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

 

Lima, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

 

Enam, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tujuh, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

 

Delapan, Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

 

Sembilan, Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

 

Sepuluh, Petugas Registrasi

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Sebelas, Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua Belas, Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

 

Tiga Belas, Penambahan Sanksi

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

 

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013.

Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. Dukcapil***

 

Keterangan:
1. Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri (Tahun 2014)
2. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016
Jumlah Penduduk Kota Medan
Jumlah Penduduk Kota Medan Pada Tahun 2015 Semester Satu

Laki-Laki

Perempuan

SHOUTBOX

Soraya Utami:
Assalamualaikum.wr.wb Kepada Bpk/Ibu Disdukcapil.. Melalui pengaduan ini saya ingin bertanya. Saya membaca berita bahwa blanko ktp untuk Medan telah keluar tetapi hanya 10 Jt saja dan lebih di utamakan yg berumur 17-19 thn.. Umur saya masih 19 Tahun, dan untuk pengurusan blanko ktp tersebut bisa saya lakukan dimana ya ? saya tinggal di Dusun II Sp. Lau Timah Kab. Deli Serdang Saya sangat memohon bantuan bpk/ibu karna saat ini saya sangat memerlukan ktp tersebut. Mohon petunjuknya.. Demikian yg dapat saya sampaikan. sementara menunggu jawaban dari bpk/ibu, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum.wr.wb..

Ahmad Akbar:
Saya telah bercerai (tdk ada akta cerai) Dan saya sdh menikah lg (nikah sirih) Dan saya ingin membuat KK baru. Bagaimana cara prosedur pembuatan KK yg baru

susanti:
Malam Bpk/Ibu, mohon pencerahaannya apakah e-KTP yg telah habis masa berlakunya masih dpt di gunakan utk membayar pajak kendaraan? Terima kasih atas jawabannya

PARSAORAN SIBURIAN:
Mau Tanya bu berapa lama siap akte lahir online? apakah sama dengan daftar langsung ke sana sama siap 1 minggu atau tidak ?

Deni nepafay:
Mohon bantuan untuk meminta NIK ktp atas nama Yopsi Aviandi Rohi, no hp 081246688634 di karenakan KTP beserta identitas hilang/jatuh n tidak di temukan dan yang bersangkutan mau memasukan berkas lamaran tetapi tidak memiliki Nomer Identitas pribadi.terimakasih

bowo:
saya mw bertanya...untuk mengurus akte lahir anak yang lebih dari 60 hari,apakah bisa melalui pendaftaran akte lahir online lalu saya mw tanya untuk buat akte nikah syaratnya

Amran sebayang:
Tolong kirim nik KTP atas nama Nama : amran sebayang Tempat/tanggal lahir : medan/13-09-1996 Alamat : desa pertumbuken, kec. Tiga binanga, kab. Karo/Sumatera utara Agama : Islam

Zaitun:
Asalamu'alaikum bapak dan ibu saya mau bertanya sblmnya saya sudah menikah dgn istri saya tetapi kami menikah siri dan sekarang saya ingin memiliki buku nikah dan kk agar anak2 kami bsa mendaftar kesekolah dan membuat kartu bpjs dan yg paling utama kami terdaftar di catatan sipil ,bagaimana ya bapak dan ibu mhon di berikan arahan sekali lg saya ucapkan terima kasih

MUHAMMAD HAMZAH AMD.KOM:
untuk pembuatan akta kelahiran tp belum ada NIK gimna ya pak apakah bisa??

Slamet Haryono :
Apa syarat pindah masuk kependudukan antar provinsi?

Jawaban mengenai pertanyaan Anda akan dijawab melalui SMS/E-Mail, Terima Kasih
FACEBOOK
Kalender Kegiatan
April 2017
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Lihat Kalender Kegiatan

Video
Polling
BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?

Statistik Website

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 14.826
  Jumlah hits hari ini : 447
  Total hits : 1.618.087
  Total pengunjung : 82.388
  Jumlah pengunjung online: 1

Browser :
Waktu :

Copyright © 2013-2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA MEDAN V.02, hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. Iskandar Muda No. 270 Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4527110, Fax +62 61 4529792
e-mail:disdukcapil.medan@gmail.com