Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pemerintahan Kota Medan
Pelayanan Administrasi Kependudukan Yang Perlu Anda Ketahui
Disdukcapil Medan   29 Januari 2016   0 Comment   6590

Jakarta - Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang telah disahkan oleh DPR-RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. 

Tujuan utama perubahan UU dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.

Perubahan mendasar di UU No. 24 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

 

Satu, Masa Berlaku KTP Elektronik (KTP-el)

Semula 5 (lima) tahun diubah menjadi berlaku seumur hidup sepanjang tidak ada perubahan elemen data dalam KTP (Pasal 64 ayat 7 huruf a UU No. 24 Tahun 2013).

KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 ini, ditetapkan berlaku seumur hidup (Pasal 101 point c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua, Penggunaan Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri

Data Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota, merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan: alokasi anggaran (termasuk untuk perhitungan DAU), pelayanan publik, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, dan pencegahan kriminal (Pasal 58 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tiga, Pencetakan Dokumen/Personalisasi KTP-el

Pencetakan dokumen/personalisasi KTP-el yang selama ini dilaksanakan terpusat di Jakarta akan diserahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada Tahun 2014 (Pasal 8 ayat 1 huruf c UU No. 24 Tahun 2013).

 

Empat, Penerbitan Akta Kelahiran yang Pelaporannya melebihi Batas Waktu 1 (satu) Tahun

Semula penerbitan tersebut memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, diubah cukup dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 30 April 2013.

 

Lima, Penerbitan Akta Pencatatan Sipil

Semula dilaksanakan di tempat terjadinya Peristiwa Penting, diubah menjadi penerbitannya di tempat domisili penduduk.

 

Enam, Pengakuan dan Pengesahan Anak

Dibatasi hanya untuk anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara (Pasal 49 ayat 2). Pengesahan anak yang selama ini hanya dengan catatan pinggir diubah menjadi Akta Pengesahan Anak (Pasal 49 ayat 3 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Tujuh, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Tidak Dipungut Biaya (Gratis)

Larangan untuk tidak dipungut biaya semula hanya untuk penerbitan KTP-el, diubah menjadi untuk semua dokumen kependudukan seperti KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak, dan lain-lain (Pasal 79A UU No. 24 Tahun 2013).

 

Delapan, Pencatatan Kematian

Pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah menjadi kewajiban RT atau nama lain untuk melaporkan setiap kematian warganya kepada Instansi Pelaksana (Pasal 44 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Pelaporan tersebut dilakukan secara berjenjang melalui RW atau nama lain, Desa/Kelurahan dan Kecamatan. Dengan kebijakan ini diharapkan cakupan pencatatan kematian akan meningkat secara signifikan.

 

Sembilan, Stelsel Aktif

Semula stelsel aktif diwajibkan kepada penduduk, diubah menjadi stelsel aktif diwajibkan kepada pemerintah melalui petugas.

 

Sepuluh, Petugas Registrasi

Petugas Registrasi membantu Kepala Desa atau Lurah dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013). Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati/Walikota. Petugas Registrasi harus PNS, diubah diutamakan PNS (Pasal 12 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Sebelas, Pengangkatan Pejabat Struktural pada Unit Kerja Administrasi Kependudukan 

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Provinsi, diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Gubernur (Pasal 83A ayat 1 UU No. 24 Tahun 2013).

Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati/Walikota melalui Gubernur (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

Penilaian kinerja Pejabat Struktural tersebut dilakukan secara periodik oleh Menteri Dalam Negeri (Pasal 83A ayat 2 UU No. 24 Tahun 2013).

 

Dua Belas, Pendanaan Program dan Kegiatan Adminduk dibebankan pada  APBN

Pendanaan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan administrasi kependudukan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarkan dalam APBN (Pasal 87A UU No. 24 Tahun 2013) dan dimulai pada APBN-P Tahun Anggaran 2014 (Pasal 87B UU No. 24 Tahun 2013), dengan demikian berarti sebelum tersedia APBN-P tahun 2014, pendanaannya masih tetap menggunakan APBD.

 

Tiga Belas, Penambahan Sanksi

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk dipidana dengan pidana  penjara paling  lama  6  (enam)  tahun  dan/atau  denda  paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 94 UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPTD, Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau  denda paling banyak Rp. 75.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

Setiap orang atau Badan Hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (Pasal 95B UU No. 24 Tahun 2013).

 

Pemberlakuan Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Perubahan Undang-Undang ini berlaku sejak diundangkan pada 24 Desember 2013.

Khusus yang berkaitan dengan APBN, baru diberlakukan secara efektif sejak tersedianya APBN/APBN-P untuk pembiayaan penyelenggaraan program dan kegiatan adminduk di Provinsi dan Kab/Kota. Dukcapil***

 

Keterangan:
1. Penulis Direktur Pengelolaan Informasi Adminduk, Ditjen Dukcapil Kemendagri (Tahun 2014)
2. Ditulis dan diedit ulang oleh Tim Media Dukcapil Kemendagri tanggal 26 Januari 2016
Jumlah Penduduk Kota Medan
Jumlah Penduduk Kota Medan Pada Tahun 2015 Semester Satu

Laki-Laki

Perempuan

SHOUTBOX

iman:
Asss, saya imanuddin warga medan timur saya ingin mengecek no kartu keluarga saya, Sekian terima kasih

Buchari:
Sy mau melamar cpns tp tdk bs krn datanya tdk ada walaupun dah sesuai ngisi nik dan no.kk nya. Sy dah ke dispenduk tp blm bs jg dan sy dsuruh telp ke no.1500537 tp tdk diangkat sampe 30 x. Mhon solusinya segera. Trima ksh

Andreas:
Salam, nama saya Andreas, tinggal di asam kumbang medan. E-ktp saya sudah buram pada bagian wajah sehingga sulit sekali untuk mengurus hal-hal yang menggunakan KTP. Saya baca sekarang sudah bisa dtg langsung ke disdukcapil dan akan di print ulang diatas ektp saya yg sekarang hanya butuh waktu sekitar 5 menit. Apa benar demikian? Apa saja syarat yg harus saya bawa untuk menetak (memperbaiki) ektp saya ini.. Terima kasih.

geisha:
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

M.riyan saputra:
Asalamualaikum, saya rian saputra Alamat : kp.nelayan indah blok FF no 45, kel.nelayan indah, kec.medan labuhan, Sya mau melapor bahwa ktp sya masa berlakunya sudah habis sejak bulan oktober 2015, sya mau perpanjang tapi skrng sya tinggal di bogor jawa barat, sya mau bikin ktp disini tapi harus ada surat pindah dari medan sedang kan sya blm bisa plng kemedan karna saya blm ada uang buat ongkos ksana, tpi dsini sya sangat membutuhkan surat pindah dri disdukcapil medan untuk membuat ktp dsini dan untuk melamar kerja, mohon batuan dan solusi dari bpk/ ibu yg berdinas di disdukcapil medan, sya harus bagaimana biar bisa mendapatkan surat pindah dari sana

wiwit aji purnomo:
setelah pengisian NIK dan nomer KK, captcha selalu tidak sesuai sehingga tidak bisa terus untuk mendaftar. bagaimana solusinya apabila sampai tidak bisa mendaftar karena permasalahn captcha? terima kasih dan mohon solusinya.

Revie:
saya tidak bisa mendaftar cpns 2017 dikarenakan data tidak ditemukan(bermasalah pada KK). mohon bantuannya

ABD RAHMAN HASIBUAN :
KANTOR CAPAIL MEDAN besok tutup nggak..., Soalnya saya mau ngurus NIK saya kenapa ngk bisa daptar CPNS. Bagi teman" yang sama permasalahan nya dgn saya sebaiknya kita bareng" aza. Ini WA : 082304011846

BENJOVA LUMBANTOBING:
bapak/ibu pimpinan yang bekerja di instansi dinas kependudukan. saya mau komplain mengenai e-KTP saya, kenapa dengan NIK saya bapak/ibu, soalnya saya mendaftar CPNS gk bisa, padahal NIK dan No KK saya sudah tepat daftarnya sesuai KK. tpi data tidak ditemukan. begitu saya coba2 NIK saudara saya, ternyata bisa, tpi NIK saya gak bisa. mohon bantuannya Bapak/Ibu. ini data saya. NIK : 1202011204930005 No KK : 1202011807082660 mohon diperbaiki segera iah Pak/Ibu. atsa perhatiannya saya ucapkan trimakasih.

ABD RAHMAN HASIBUAN:
NIK : 1220080601950001 NO.KK : 1271020309070002 padahal sudah benar sesuai dengan yang ada di KTP sama KK tidak bisa juga daptar CPNS dan kode CHAPCHA juga sudah benar. Itu apa kenalannya mohon bantuannya.

Jawaban mengenai pertanyaan Anda akan dijawab melalui SMS/E-Mail, Terima Kasih
FACEBOOK
Kalender Kegiatan
Agustus 2017
Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Lihat Kalender Kegiatan

Video
Polling
BAGAIMANA MENURUT ANDA TAMPILAN DAN ISI DARI WEBSITE INI?

Statistik Website

  Jumlah pengunjung hari ini : 1
  Jumlah pengunjung bulan ini: 434
  Jumlah hits hari ini : 488
  Total hits : 1.833.525
  Total pengunjung : 82.506
  Jumlah pengunjung online: 1

Browser :
Waktu :

Copyright © 2013-2015 DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL PEMERINTAH KOTA MEDAN V.02, hak cipta dilindungi undang-undang
Jl. Iskandar Muda No. 270 Medan, Sumatera Utara, Indonesia.
Telp. +62 61 4527110, Fax +62 61 4529792
e-mail:disdukcapil.medan@gmail.com